Tag Archives: Balanced Scorecard

Teknik Evaluasi Kebijakan/Program dengan Balanced ScoreCard:Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kertasari dan Arjasari 2008

Pendahuluan

Evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (Dunn, 2003). Proses evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, oleh karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya, yaitu:

  1. Fokus nilai, evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial.
  2. Interdependensi fakta-nilai, pemantauan (menghasilkan fakta) merupakan prasyarat bagi evaluasi (menghasilkan nilai).
  3. Orientasi masa kini dan masa lampau, evaluasi bersifat retrospektif dan prospektif.
  4. Dualitas nilai, nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda (intrinsik dan ekstrinsik).

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan juga dapat digunakan untuk melihat apakah sebuah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan.

Dalam analisis kebijakan, dalam mengevaluasi kebijakan terdapat beberapa pendekatan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoretis. Evaluais semu adaah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap stakeholder yang terlibat. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil kebijakan dengan mengevaluasi berdasarkan tujuan program yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Pengukuran kinerja sendiri merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan beberapa produk, jasa ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Keberhasilan instansi pemerintah (pemerintah daerah) sering diukur dari sudut pandang masing-masing stakeholders, misalnya lembaga legislatif, instansi pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum, idealnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh instansi pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari lembaga konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang diharapkan oleh stakeholders terhadap organisasi tersebut.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuranukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.

Teknik Balanced ScoreCard

Balanced Scorecard terdiri dari 2 suku kata yaitu kartu nilai (scorecard) dan balanced (berimbang). Maksudnya adalah kartu nilai untuk mengukur kinerja personil yang dibandingkan dengan kinerja yang direncanakan, serta dapat digunakan sebagai evaluasi. Serta berimbang (balanced) artinya kinerja personil diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Karena itu jika kartu skor personil digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan, personil tersebut harus memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja bersifat internal dan kinerja eksternal (fokus komprehensif).

BSC menerjemahkan visi dan strategi yang ditetapkan kedalam tujuan konkrit terorganisasi disepanjang jalur 4 perspektif yang berbeda: finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Prinsip dasar BSC adalah memfokuskan pada pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan sekarang.

Beberapa langkah awal mengimplementasikan BSC:

1. Memperjelas visi dan strategi perusahan

2. Mengembangkan sasaran strategis:

- Mengidentifikasi proses bisnis yang ada dimana sustainabilitas dapat menambah nilai dan memperbaiki kinerja

- Menentukan bagaiman program lingkungan yang ada mendukung sasaran sustainabilitas dalam perspektif pelanggan dan finansial

- Belajar bagaimana sustainabilitas dapat menggantikan proses dan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

- Mengerti bagaimana mengantisipasi dan mempengaruhi kebutuhan pelanggan masa depan terkait praktek berkelanjutan.

3. Meluncurkan inisitiatif strategi lintas bisnis dan

4. Membimbing setiap SBU mengembangkan strateginya masing-masing, konsisten dengan yang dimiliki perusahaan

Umumnya BSC dimasukkan dalam kerangka manajemen strategik. Manajemen strategik adalah pola pengelolaan strategi organisasi jangka pendek dan panjang. Terdiri dari 4 langkah utama dalam menciptakan masa depan organisasi:

1. Perencanaan jangka panjang (long-range profit planning), terdiri dari:

- perumusan strategi

- perencanaan strategi

- penyusunan program

2. Perencanaan laba jangka pendek (short range profit planning)

3. Implementasi

4. Pemantauan

Setiap sistem tetap ada kelemahannya, demikian juga BSC. Kelemahan BSC antara lain:

- perangkat yang lebih secara efektif mengukur implementasi strategi daripada mengukur penentuan strategi

- Meski berperan penting dalam memperkuat hubungan antara inisiatif perbaikan pelanggan dan strategi organisasi, namun tidak mengindikasikan bagaimana pelanggan baru dan pasar baru dapat diidentifikasi.

Gambaran Umum Program PNPM Mandiri Perdesaan

Pemerintah menggulirkan PNPM Mandiri Perdesaan di kawasan perdesaan yang tingkat kemiskinannya tinggi. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia secara cakupan wilayah, serapan dana, kegiatan yang dihasilkan, dan jumlah pemanfaatnya. Program ini mengusung sistem bottom up planning yang diusulkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya itu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, (3). pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Strategi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antardesa.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan memberdayakan sumberdaya lokal

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan kegiatan partisipatif

4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat

5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir

6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa

7. Mengembangkan kerjasama antarpemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perdesaan mencakup masyarakat miskin, kelembagaan masyarakat di perdesaan, dan kelembagaan pemerintah lokal. Lokasi sasarannya secara bertahap akan mencakup seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia. Walau begitu, monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh pengelola kegiatan, pemerintah, konsultan, dan berbagai pihak lainnya hingga kini belum mengukur indikator kunci kinerja atau key performance indicator (KPI) dari lembaga pengelola kegiatan.

Oleh karena itu, kinerja dan efektivitas pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) perlu diukur agar diperoleh penyempurnaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UPK merupakan lembaga pelaksana operasional kegiatan yang dibentuk dan dijalankan oleh warga.

Kegiatan monitoring dan evaluasi selama ini hanya mencatat pemenuhan dan pencapaian dari tahapan-tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sehingga belum bisa menggambarkan kinerja dari UPK. Keterbatasan monitoring dan evaluasi yang ada itu mendorong dilakukannya evaluasi lebih mendalam terhadap kinerja dan efektivitas UPK. Evaluasi mendalam membutuhkan indikator keberhasilan secara umum PNPM Mandiri Perdesaan yang bisa mengukur kinerja lembaga pengelola kegiatan yang dikoordinasikan oleh UPK di setiap kecamatan, termasuk di Kecamatan Kertasari dan Arjasari.

Evaluasi mendalam dilakukan dengan menganalisis keterkaitan pencapaian hasil kerja lembaga dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil evaluasi berguna untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan institusi, indikator apa yang paling penting dan mendesak dalam mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan institusi serta memberi masukan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas institusi agar program pemberdayaan masyarakat bisa berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat tidak perlu berhenti walaupun kelak kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan selesai.

 

Pengukuran Menggunakan Balanced ScoreCard

Penelitian bermula dengan mengkaji literatur PNPM Mandiri Perdesaan baik yang disusun perancang kegiatan di tingkat pusat maupun pelaku di daerah. Pengkajian literatur ini berguna untuk memperoleh gambaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara umum di tingkat nasional dan secara khusus di Kecamatan Kertasari dan Arjasari Kabupaten Bandung.

Setelah mendapatkan informasi yang memadai, penelitian berlanjut dengan mewawancarai perancang PNPM Mandiri Perdesaan yaitu aparatur Ditjen PMD Depdagri, Konsultan Manajemen Nasional, dan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Bappenas. Wawancara perancang program di tingkat nasional ini untuk memperoleh informasi dalam rangka menentukan formulasi sasaran strategis dan indikator strategis PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan empat perspektif balanced scorecard. Formulasi itu akan membangun hubungan sebab akibat diantara berbagai sasaran strategis dan indikator strategis sehingga menjadi bentuk peta strategis dan peta indikator strategis balanced scorecard. Peta strategis balanced scorecard merupakan visualisasi alur sistem dan pola pikir yang menggambarkan hubungan sebab akibat dari sasaran-sasaran strategis keempat perspektif balanced scorecard. Visualisasi berdasarkan hasil interpretasi visi, misi, dan grand strategy organisasi.

Setelah berhasil menyusun formulasi empat perspektif balanced scorecard, sasaran strategis, dan indikator strategis, wawancara terhadap aparatur Ditjen PMD, Konsultan Manajemen Nasional, dan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah Bappenas berlanjut untuk menggali tingkat kepentingan dan peran masing-masing perspektif, sasaran strategis, dan indikator strategis terhadap pencapaian visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan.

Hasil penggalian tingkat kepentingan dan peran masing-masing perspektif, sasaran strategis, dan indikator strategis terhadap pencapaian visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan merupakan dasar pemberian bobot masing-masing perspektif, sasaran strategis, dan indikator strategis. Bobot ditentukan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan perancang program. Bobot masing-masing perspektif, sasaran, dan indikator akan semakin besar andaikan peranannya semakin penting terhadap pencapaian visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. Begitu sebaliknya, bobot semakin kecil andaikan peranannya semakin kecil terhadap pencapaian visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan.

Formulasi keempat perspektif balanced scorecard, sasaran, dan indikator strategis yang telah berhasil disusun kemudian digunakan untuk mengevaluasi kinerja UPK Kecamatan Kertasari dan UPK Kecamatan Arjasari. Agar analisis bisa dilakukan secara kuantitatif, penelitian ini perlu menetapkan target dari indikator kinerja kunci. Penetapan target indikator kinerja kunci itu dirumuskan dari pedoman pelaksanaan, dokumen kegiatan, hasil wawancara dengan perancang kegiatan dan pelaku di daerah, dan analisis subjektif peneliti.

Informasi kinerja UPK diperoleh berdasarkan studi dokumen kegiatan dan wawancara mendalam para pelaku kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi penelitian. Hasil penelitian di lokasi pelaksanaan kegiatan berguna untuk menyusun pendeskripsian dan pencapaian target sesuai indikator penilaian PNPM Mandiri Perdesaan yang telah disusun dari hasil wawancara dengan aparatur Ditjen PMD Depdagri, Konsultan Manajemen Nasional, dan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Bappenas.

KPI yang merupakan bagian dari pendekatan balanced scorecard bermanfaat untuk mengukur kinerja UPK dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. KPI mengukur secara kuantitatif berdasarkan hasil wawancara yang melibatkan perancang program, konsultan, tim pengendali, pengelola kegiatan, dan masyarakat penerima manfaat program.

Langkah berikutnya adalah melakukan pembobotan setiap perspektif balanced scorecard, sasaran, dan ukuran strategisnya. Pengukuran terhadap setiap aspek kinerja diukur dengan balanced scorecard untuk memperoleh gambaran umum kinerja kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan yang dalam penelitian ini adalah UPK Kecamatan Kertasari dan UPK Kecamatan Arjasari periode 2008.

Hasil pengukuran kemudian diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat diketahui aspek-aspek mana yang kurang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi sehingga bisa diambil tindakan perbaikan. Serangkaian proses itu akan menghasilkan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan konsep balanced scorecard. Hasil pengukurannya berupa kartu skor yang berisikan nilai terhadap setiap perspektif.

 

Kesimpulan

Perancangan balanced scorecard pada UPK Kecamatan Kertasari dan UPK Kecamatan Arjasari menghasilkan indikator strategis sebagai alat pencapaian sasaran yang mampu mencerminkan strategi organisasi yang dilahirkan dari visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. Balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja yang komprehensif, koheren, terukur, dan seimbang mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi menjadi tindakan strategis organisasi yang diukur berdasarkan indikator kinerja kunci.

Pendekatan balanced scorecard berguna untuk merumuskan sasaran strategis dan indikator strategis sebagai penjabaran dari visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. Skor perspektif balanced Scorecard yang lebih tinggi akan mendorong lebih cepatnya pencapaian visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan.