Kasus Tunggakan Hutang Proyek Jembatan Suramadu

Secara universal, modal pembiayaan pembangunan perkotaan diperoleh dari 3 sumber, yaitu pemerintah, swasta, kerjasama antara pemerintah dan swasta. Sumber-sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh dari instrumen keuangan melalui pendapatan, hutang/pinjaman dan kekayaan. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan kota atau negara di berbagai bidang terutaman di bidang infrastruktur perkotaan. Semakin maju sebuah peradaban, maka semakin besar kebutuhannya dan secara otomatis anggaran biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebutuhan tersebut juga semakin besar. Dalam essai singkat ini akan diangkat permasalahan pembiayaan yang muncul dari proyek pembangunan jembatan Suramadu beberapa waktu yang lalu. Pembangunan jembatan Suramadu ini menghabiskan dana sebesar Rp. 4,5 triliun. Dana tersebut ditanggung oleh pemerintah sebesar 55 persen dan 45 persen sisanya, sekitar Rp. 2,1 triliun berupa pinjaman dari China. Untuk merealisasikan pembangunan proyek tersebut, pemerintah juga bekerja sama dengan CIC (Consortium of Indonesia Contractors) selaku kontraktor pekerjaan. Pengadaan kontraktor ini tentunya dilakukan melalui lelang dan seleksi sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Sebagai kontraktor pekerjaan, CIC mengajak beberapa vendor rekanan dalam proses pembangunan jembatan Suramadu. Permasalahan muncul ketika proyek pembangunan jembatan Suramadu telah selesai yaitu berupa tunggakan hutang kepada vendor rekanan tersebut. Selama 17 bulan sejak jembatan Suramadu diresmikan, hutang tersebut belum dilunasi oleh CIC. Permasalahan ini menyangkut CIC, vendor rekanan dan juga pemerintah. Alasan yang dikemukan oleh kontraktor ialah menunggu cairnya dana dari pemerintah. Menurut juru bicara vendor rekanan, CIC selalu melontarkan janji-janji untuk melunasi hutang. Vendor juga merasa kecewa terhadap Gubernur Jawa Timur karena sejauh ini hanya menghimbau para vendor untuk tetap sabar. Dari pihak Pemerintah Provinsi, Gubernur Jawa Timur menyatakan sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sejak awal Agustus 2010. Sampai saat ini Pemprov masih menunggu balasan dari Pemerintah Pusat. Sikap pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Provinsi harusnya lebih profesional dalam menghadapi permasalahan dengan pihak swasta, dalam konteks ini vendor rekanan CIC. Ketidakprofesionalan pemerintah tergambar pada tidak jelasnya nasib vendor yang harus menunggu pelunasan hutang sampai 17 bulan tanpa informasi yang jelas. Pemerintah seharusnya memberikan solusi awal bagi vendor jika memang sedang tidak memiliki dana untuk membayar vendor. Sikap pemerintah yang terkesan tidak profesional akan menurunkan tingkat kepercayaan pihak swasta dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah pada proyek pembangunan yang lain di lain waktu. Dan seharusnya sebelum dimulai kerjasam telah ditandatangani kesepakatan antar dua belah pihak, sehingga apabila di tengah atau di akhir kerjasama terjadi permasalahan, masing-masing pihak dapat mengacu pada perjanjian yang telah disepakati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s