Manajemen Kota dalam Perspektif Otonomi Daerah

Manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam berbagai macam organisasi profit maupun non-profit. Kota sendiri mempunyai banyak definisi ditinjau dari beberapa aspeknya, antara lain aspek fisik morfologis, jumlah penduduk, yuridis-administratif dan lain sebagainya. Menurut UU RI 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kawasan perkotaan dapat berbentuk kota sebagai daerah otonom. Daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen kota sendiri mempunyai beberapa pengertian antara lain titik temu antara birokrasi yang mengucurkan sumberdaya dan masyarakat yang memerlukan sumberdaya tersebut, khususnya prasarana dan pelayanan; seperangkat kegiatan yang secara bersama-sama membentuk dan mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi dan sosial pada kawasan perkotaan; dan lain sebagainya.

Dari pengertian di atas dapat diambil prinsip manajemen kota yaitu, adanya adanya subyek penggerak, pengalokasian sumber daya, adanya daerah otonom tertentu, adanya proses perencanaan dan adanya sistem tertentu. Subyek penggerak merupakan pemerintah daerah beserta aparaturnya. Pemerintah mengalokasikan sumber daya daerahnya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses pengalokasian ini menggunakan prinsip-prinsip perencanaan dan kerangka kerja yang dibatasi oleh suatu sistem/aturan tertentu.

Otonomi daerah sendiri menurut UU RI 32/2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut diatur pula kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi proses perencanaan tata ruang; pengadaan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adanya sistem otonomi daerah di satu sisi membawa dampak positif dan di sisi lain juga membawa dampak negatif. Sebuah daerah otonom dapat bebas mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Otonomi daerah akan memacu kreatifitas tiap-tiap kepala daerah untuk mengembangkan daerahnya dan menumbuhkan budaya kompetisi antar daerah. Dengan adanya budaya kompetisi akan mendorong perkembangan tiap daerah dan secara keseluruhan juga berdampak pada perkembangan negara Indonesia. Perlu diperhatikan pula dampak negatif yang muncul dari budaya kompetisi ini. Kompetisi yang sehat dapat mengarah ke arah yang tidak sehat karena pemerintah daerah hanya mementingkan kemakmuran daerah sendiri tanpa melihat kondisi daerah sekitarnya.  Hal ini berkaitan dengan prestise tiap kepala daerah dalam mengunggulkan daerahnya masing-masing.

Memang untuk mengatasi kesenjangan antardaerah akibat kompetisi tidak sehat dibutuhkan usaha yang tidak sebentar karena menyangkut kebiasaan dan budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Antar pemerintah daerah harusnya saling meningkatkan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Saling menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing daerahnya dapat meningkatkan arti pentingnya bekerja sama secara sehat.

4 responses to “Manajemen Kota dalam Perspektif Otonomi Daerah

  1. Menurut saya isu yang malah berkembang dalam upaya otonomi daerah yaitu adanya dominasi kekuasaan dan campur tangan dari pemerintah pusat dalam hal menyuplai pendanaan baik berupa DAK dan DAU kepada daerah, hal ini tentunya membuat daerah-daerah otonom ber-ketergantungan terhadap pusat padahal tujuan utama dari proses desentralisasi otonomi daerah daerah adalah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan daerah utamanya mampu menjadi mandiri dengan pengoptimalan sektor-sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah sehingga mampu melakukan pembangunan tanpa harus bergantung kepada pusat…
    Trims

    • trima kasih atas masukannya.. memang terdapat beberapa daerah otonom yang masih menggantungkan sumber pendapatannya berasal dari DAU dan DAK mungkin dikarenakan masalah kesiapan masing2 pemda menghadapi otda dan belum hilangnya budaya sentralisasi terdahulu ‘menunggu dana’ dari pusat

  2. nice share brother..

    pembahasan yg bagus,,
    tetapi disini saya masih belum paham ya..apakah benar2 otonomi daerah memberikan dampak konflik terhadap daerah lain akibat persaingan yang saling mengunggulkan potensi daerahnya..
    mungkin begini, anda dapat memberikan contoh daerah di otonomi daerah yg berbeda yg sdang bersaing,,,
    jadi dengan pengangkatan kasus, kita dapat melihat dan anda menunjukkan seperti apa gambaran Manajemen Kota dalam Perspektif Otonomi Daerah…
    terimakasih

    • trima kasih atas masukannya, memang disini saya membahas potensi dampak positif dan negatif otda yang mungkin terjadi.. mungkin perlu juga untuk mencari studi kasus di Indonesia.. atau nona bisa share studi kasus ttg dampak positif dan negatif otda..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s